A. Pemerataan dan Perluasan Akses
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dicanangkan pada tahun 1994 dan diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar yang bermutu disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009. Permasalahan yang masih perlu penanganan bersama diantaranya adalah :
- Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan pada tahun 2005 masih cukup tinggi, yaitu sekitar 1,9 juta.
- Angka Partisipasi Kasar SMP dari 118 kabupaten/kota di Indonesia masih di bawah 75%
- Angka putus SMP masih sebesar 2,74 % (272.000 anak) yang dimungkinkan disebabkan karena faktor kemiskinan (jumlah keluarga miskin di Indonesia tahun 2005 mencapai 17%).
- Peran Pemda dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun masih rendah
- Adanya kesenjangan budaya dan kesetaraan gender
- Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai.
Beberapa permasalahan di atas memerlukan penyelesaian yang berbeda-beda. Agar semakin banyak anak usia 13 – 15 tahun dapat melanjutkan pendidikan di jenjang SMP salah satu upayanya adalah meningkatkan daya tampung pada jenjang SMP.
Adapun program-program yang ditawarkan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Pembinaan SMP dalam kelompok ini mencakup : unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), SMP Terbuka, Beasiswa SMP Terbuka, sosialisasi penuntasan Wajib Belajar dan SD-SMP Satu Atap. Ringkasan informasi masing-masing program tersebut sebagai berikut.
- Unit Sekolah Baru (USB)
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
- SMP Terbuka
- Sosialisasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
- Pengembangan SD SMP Satu Atap
B. Mutu, Relevansi dan Daya Saing
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan SMP diantaranya :
- Walaupun nilai rata UAN SMP Nasional tahun 2004/2005 sebesar 6.28, masih ada 4.703 SMP atau 21.47% SMP yang pencapaiannya di bawah 5,5.
- Prestasi non akademik masih minimal
- Angka mengulang kelas masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 31.154 pada tahun 2005.
- Proses pembelajaran belum bermutu.
Dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Pembinaan Sekolah Menengah Pertama akan melaksanakan beberapa program yang dikoordinir adalah : .
- Pembelajaran Kontekstual
- Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
- Pendidikan Teknologi Dasar (PTD)
- Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)
- Pembelajaran Bilingual
- Program Matrikulasi/Bridging Course
- Program Kesiswaan
- Widyakrama
- Pembinaan Sekolah
- Regional Education Development and Improvement Program-Government (REDIP-G)
- Pembangunan Ruang Penunjang Pembelajaran Lain (RPL)
C. Governance, Akuntabilitas dan Pencitraan Public
Dalam rangka mengawal program-program yang akan diimplementasikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Pembinaan SMP melakukan berbagai upaya baik di tingkat pusat maupun di level sekolah untuk membuat agar program-program itu benar-benar mencapai sasaran dan akuntabel.
Di tingkat pusat, program yang dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan akuntabel adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Pembinaan SMP. Sedangkan untuk di level sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Pembinaan SMP menekankan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada seluruh Sekolah Menengah Pertama. Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Pembinaan SMP juga melaksanakan berbagai program yang sifatnya mengantar, membina atau melakukan supervise dan memonitor kegiatan di lapangan. Bagian berikut, akan mendiskripsikan ketiga kelompok kegiatan itu.
- Pengembangan SIM Direktorat Pembinaan SMP
- Manajemen Berbasis Sekolah
- Monitoring dan Evaluasi Independen
- Program-program lain
Tidak ada komentar:
Posting Komentar